POLISI DAN MASYARAKAT

POLISI DAN MASYARAKAT Polisi sebagai suatu Pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum takkan bisa dilepaskan keberadaannya dalam sebuah masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari kelompok manusia yang secara nisbi mampu menghidupi kelompoknya sendiri, bersifat independen dan mendiami suatu wilayah tertentu memiliki kebudayaan serta kebanyakan kegiatannya berlangsung di dalam kelompok itu sendiri membutuhkan keberadaan polisi agar selalu aman dan tertib sehingga melahirkan moto Polisi “Melayani dan Melindungi Masyarakat” terutama masyarakat Republik Indonesia. Adanya berbagai Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam masyarakat akan membuat berbagai status manusia di dalamnya mempunyai kepentingan tersendiri pula yang bila tidak terpenuhi karena adanya suatu kendala/hambatan akan menimbulkan konflik yang bisa melibatkan keberadaan SARA tadi. Keterlibatan tersebut terjadi karena sebelumnya telah ada suatu bentuk kerjasama kelompok yang melahirkan pernyataan-pernyataan karismatik sehingga menimbulkan budaya masyarakat itu sendiri. Kepentingan dari suatu status di atas bisa dimisalkan dengan kepentingan seorang yang berstatus sebagai warga dari suku Nias yang lahan tanah leluhurnya diambil secara paksa tanpa izin oleh Bupati di tempatnya demi pembangunan kantor Bupati yang baru. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertentangan dan ketegangan dari warga bersuku Nias setempat terhadap Bupati dan pemerintah daerah terkait. Oleh pemuka suku Nias tadi diadakanlah demonstrasi atau tuntutan agar tindakan si Bupati yang mengambil tanah mereka tersebut dibatalkan karena telah melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara dan menganggap si Bupati tersebut bukan sebagai pemimpin yang bijaksana. Bila tuntutan dan protes mereka tidak digubris maka terjadilah tindakan penyimpangan dari klik Nias tersebut, bisa saja berupa tindakan pengrusakan terhadap kantor Bupati tadi, ancaman kekerasan terhadap pegawai PEMDA setempat, pembakaran dan lain sebagainya yang berlangsung secara terus menerus dan cenderung menimbulkan pertentangan, ketegangan dan perubahan sampai tuntutan mereka diterima. Konflik seperti di atas merupakan tugas Polisi untuk mengamankannya agar orang-orang dari suku lain di masyarakat tersebut merasa aman dan tentram dalam melakukan berbagai kegiatannya. Tindakan kepolisian dalam hal ini bisa saja mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak agar menemukan titik damai seperti mengusulkan uang ganti rugi atau pun secara ekstrim menindak pelaku-pelaku tindak kekerasan dari warga Nias tersebut dengan segenap Pranata yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugasnya mengatasi konflik ini pun para polisi harus terbebas dari rasa manusiawinya terhadap keberadaan SARA tadi karena pengabdiannya untuk ketentraman sebuah masyarakat sehingga polisi dan masyarakat bisa bekerja sama dan bahu membahu demi terciptanya suasana lingkungan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sbt, 241211